Penembakan Papua, BIN Buka Dialog dengan Tokoh OPM

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan komunikasi dengan para tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terkait situasi terakhir Papua, menyusul penembakan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil beberapa hari lalu. Selain itu, Polri dan TNI juga membangun crisis center yang merupakan komunitas intelejen terpadu penegak hukum dan kepala daerah.

"Kami telah melakukan komunikasi intelijen secara berlanjut dengan para tokoh dan anggota OPM," kata Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Marciano Norman, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2013) malam.  Komunikasi dilakukan untuk mengajak para anggota OPM  kembali ke tengah lingkungan masyarakat.

Para separatis ini juga diarahkan agar bersedia menempati perumahan yang sudah disediakan. "Nanti juga akan diberikan pelajaran untuk kelola usaha buat kehidupannya," ucap Marciano.

Lebih lanjut, Marciano memaparkan bahwa crisis center di Papua kini sudah dibangun, sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan tentang perkembangan situasi terkini di daerah itu. Ia berharap agar para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Pangdam, hingga Kapolda Papua mendapatkan informasi yang sama dengan adanya crisis center itu.

Selain itu, BIN disebutnya juga menggandeng perguruan tinggi, seperti Institut Pertanian Bogor, untuk berkoordinasi dengan kelompok bersenjata agar mereka mau turun ke masyarakat membangun Papua ke depan lebih baik lagi. Marciano mengatakan setidaknya ada lima buah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

"Pertama, peristiwa Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bersifat taktis berdampak strategis. Masalah ini wajib dikelola dengan baik dengan dukungan semua pihak agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat dan terukur," ucapnya.

Kedua, pelaksanaan intelijen khusus yang melibatkan segenap pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam satu keterpaduan untuk mewujudkan situasi kondusif. "Ketiga, seluruh instansi pemerintah terkait dukungan DPR agar meningkatkan upaya untuk meningkatkan realisasi program Papua dan Papua barat masing-masing. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka percepatan pencapaian hasil pembangunan sekaligus meredusir, menangkal perkembangan separatisme," ungkap Marciano.

Sebelumnya, 8 anggota TNI dan 4 warga sipil tewas ditembak di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menduga kelompok separatis bertanggung jawab atas penembakan itu. Penembakan terjadi pada Kamis (21/2/2013) di Tingginambut, Puncak Jaya, dan Sinak, Puncak Jaya, Papua.

Pelaku di Puncak Jaya diduga adalah kelompok Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pimpinan Goliath Tabuni. Sementara itu, penembakan yang terjadi di Distrik Sinak diduga adalah kelompok bersenjata pimpinan Murib.